Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan IUP. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. IUP diberikan kepada:
(i)   Badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
(ii)  Koperasi; dan
(iii) Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
Pemberian IUP akan dilakukan setelah diperolehnya WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Dalam satu WIUP dimungkinkan untuk diberikan 1 IUP maupun beberapa IUP.
Pasal 36 UU Minerba membagi IUP ke dalam dua tahap, yakni:
(i) IUP eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
(ii) IUP Operasi Produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
Pasal 39 UU Minerba mengatur bahwa IUP Eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
a.    nama perusahaan;
b.    lokasi dan luas wilayah;
c.    rencana umum tata ruang;
d.    jaminan kesungguhan;
e.    modal investasi;
f.     perpanjangan waktu tahap kegiatan;
g.    hak dan kewajiban pemegang IUP;
h.    jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
i.     jenis usaha yang diberikan;
j.     rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
k.    perpajakan;
l.     penyelesaian perselisihan;
m.   iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
n.    amdal.
Sedangkan untuk IUP Operasi Produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
a.    nama perusahaan;
b.    luas wilayah;
c.    lokasi penambangan;
d.    lokasi pengolahan dan pemurnian;
e.    pengangkutan dan penjualan;
f.     modal investasi;
g.    jangka waktu berlakunya IUP;
h.    jangka waktu tahap kegiatan;
i.     penyelesaian masalah pertanahan;
j.     lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
k.    dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
l.     perpanjangan IUP;
m.   hak dan kewajiban pemegang IUP;
n.    rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
o.    perpajakan;
p.    penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
q.    penyelesaian perselisihan;
r.     keselamatan dan kesehatan kerja;
s.     konservasi mineral atau batubara;
t.     pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
u.    penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
v.    pengembangan tenaga kerja Indonesia;
w.   pengelolaan data mineral atau batubara; dan
x.    penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.
Dalam Pasal 40 UU Minerba diatur bahwa IUP diberikan terbatas pada 1 jenis mineral atau batubara. Dalam hal pemegang IUP menemukan mineral lain dalam WIUP yang dikelolanya, maka pemegang IUP tersebut mendapatkan prioritas untuk mengusahakan mineral yang ditemukannya. Sebelum pemegang IUP tersebut mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, diatur bahwa pemegang IUP tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hal pemegang IUP tersebut tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, maka pemegang IUP tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga mineral tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lainnya yang tidak berwenang.
#Dunia Tambang